Sistem Hukum & Masalah Pluralisme


Sesuai dengan permintaan para pengunjung yang sedang berpusing ria mencari tugas mengenai Sistem Hukum, di bawah ini Shafiqah berikan artikel sederhana tentang Sistem Hukum.

Silakan membaca dan selamat mengerjakan tugas.


MASALAH PLURALISME DALAM PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

(PENGALAMAN INDONESIA)

Perkembangan hukum nasional di mana-mana berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Tak pelak lagi kenyataannya memang demikian, karena apa yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang kesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal (old societies) ke lingkar-lingkar besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (new nation state), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (alias positif!) amatlah terasa. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.


Apa yang disebut lokal dan tradisional ini sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah daripada apa yang nasional dan modern itu. Hukum setempat — sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif — adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan bersitegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah-pemerintah nasional. Dibandingkan hukum nasional yang state law itu, hukum lokal yang folklaw itu memang tak mempunyai struktur-strukturnya yang politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu. Alih-alih, kekuatan imperativa-imperativa hukum lokal, yang di Indonesia pada waktu yang lalu disebut ‘hukum adat’, lebih nyata bertumpu pada kewibawaan moral dan kultural setempat.

Maka dalam bingkai-bingkai kesatuan politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang nasional, acap tetap tertampakkanlah pluralitas dan keragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subnasional. Tak pelak lagi, dalam kehidupan bernegara bangsa, khususnya di negeri-negeri yang diketahui sebagai bekas negeri jajahan yang berkultur majemuk, eksistensi hukum nasional — yang memanifestasikan semangat nasionalisme dalam perkembangan politik — selalu saja menghadapi masalah keragaman sosio-kultural yang sekaligus merefleksikan adanya fakta terpilah-pilahnya kesetiaan dan kebutuhan hukum di kalangan warga masyarakat .

Masalah Pluralisme Hukum Sebagai Masalah Yang Bersebab Dari Terjadinya Kebijakan Transplantasi Kebijakan Sosio-Kultural

Maka anggapan hukum bahwa “setiap orang dianggap mengetahui isi setiap undang-undang negara”, dan bahwa “tak seorang pun boleh mengelak dari hukuman hanya dengan dalih bahwa ia tak mengetahui hukumnya” (yang disebut asas ignoratio juris), tidaklah akan menimbulkan keberatan apa-apa di Perancis itu.

Halnya menjadi amat berbeda ketika hukum Perancis yang dikodifikasikan itu akan diterapkan di Jerman dan di Austria tatkala kekuasaan Napoleon berekspansi ke seluruh penjuru benua Eropa dengan maksud ikut mengekspansikan hukum kodifikasinya itu. Jerman dan Austria memiliki tradisi kaidah hukum rakyatnya sendiri — yang tumbuh dan berkembang menurut sejarah — dan yang tentu saja berbeda dari kaidah-kaidah sosial dan kaidah adat masyarakat Perancis yang telah dikodifikasikan itu. Menerima kodifikasi hukum Perancis yang asing itu dengan demikian akan berarti menerima kaidah-kaidah yang bersumber dari kekuasan negara (yang waktu itu berkehendak meresepsi hukum Perancis), yang kandungan normatifnya ternyata berbeda dari kandungan normatif kaidah-kaidah sosial yang dianut masyarakat setempat.

Pengalaman Indonesia: Kebijakan Kolonial Yang Tak Diteruskan Pada Era Pasca-Kolonial

Pengalaman Austria yang diutarakan di muka itu pernah pula dialami oleh Indonesia (yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, suatu daerah jajahan Belanda). Ketika pada pertengahan abad 19 sampaipun awal abad 20 ini pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memberlakukan hukum perdata Belanda (yang telah dikodifikasikan menurut model hukum kodifikasi Napoleon itu), reaksi-reaksi timbul dengan kerasnya dari beberapa kalangan sarjana Belanda yang berwawasan sosiologik dan penganut madhab historik. Van Vollenhoven mencanangkan pendiriannya yang berbunyi “geen juristenrecht voor de Inlanders” (tidak akan ada hukum yang cuma bisa dimengerti pakar-pakar hukum bisa diterapkan untuk rakyat pribumi yang dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki tatacara hukumnya sendiri). Lebih pantaslah kiranya apabila hukum rakyat (yang oleh Snouck-Hurgronje dan diteruskan oleh van Vollenhoven disebut ‘hukum adat’) direkam dan dipelajari terlebih dahulu sebelum dibentuk ke dalam hukum undang-undang dan kemudian dikodifikasikan, guna memedomani tindakan-tindakan hukum rakyat itu sendiri.

Penerus Van Vollenhoven, ialah ter Haar dan para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (yang pada waktu itu bernama Rechtshogeschool te Batavia) mulai bekerja di lapangan untuk mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-sanksi. Hasil-hasil kerja di lapangan itu dicatat dan diterbitkan dalam buku-buku dan majalah-majalah hukum, dan acapkali (walaupun tidak diresmikan sebagai kodifikasi) dipakai sebagai rujukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri yang harus mengadili perkara-perkara antara orang-orang pribumi. Berkat perjoangan Van Vollenhoven dan ter Haar serta para penerusnya itu, pada jaman Hindia Belanda itu hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak — atau tidak banyak — menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Dari uraian-uraian yang dipaparkan di muka itu terkesanlah bahwa hukum negara yang tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen — yang dulu disebut hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional — itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat di dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak dipahami hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadarannya melainkan juga sering karena ketidaksediaannya. Kenyataan seperti itu sesungguhnya mencerminkan pula telah terjadinya apa yang disebut cultural gaps (bahkan mungkin juga cultural conflict.

Pluralisme dan Masalah Penegakan Hukum Nasional

Banyak kebijakan yang tertuang dan dipositifkan ke dalam banyak perundang-undangan nasional yang berbeda dengan kelaziman-kelaziman yang telah diadatkan dalam hukum rakyat. Hukum negara yang tak bersesuai dengan hukum rakyat seperti itu tentu saja acapkali condong untuk tak akan dipilih warga masyarakat, khususnya yang berposisi sebagai elit dalam masyarakat-masrakat lokal. Terkadang para patron yang elit lokal itu malah akan melakukan perlawanan dari bawah, dengan cara mempengaruhi serta memobilisasi klien-kliennya. Sekalipun hukum negara itu ditopang oleh sanksi yang dilaksanakan secara terorga-nisasi oleh sejumlah aparat eksekutif, namun, karena pada umumnya hukum negara ini kurang dikenal, atau dipandang kurang menguntungkan masyarakat luas — lebih-lebih manakala hukum negara ini cuma hendak memperbanyak jumlah kewajiban yang mesti dipenuhi warga masya-rakat, dan bukan hak– maka hukum negara ini condong akan terabaikan begitu saja.

Dalam praktek, misalnya dalam hal adanya undang-undang mengenai soal “bagi hasil” yang menghakkan tidak lagi 2 untuk pemilik tanah dan 1 untuk penggarap melainkan 1 untuk pemilik tanah dan 1 untuk penggarap, warga masyarakat di banyak desa akan tetap saja membagi hasil dengan cara 2 banding 1, dan para penggarap inipun sering tak hendak mencoba protes dengan merujuk ke hukum negara (mungkin karena tak mengetahui hak-hak baru ini, atau mungkin juga merasa asing dan tak tahu cara merealisasi hak-haknya yang baru itu. Warga-warga masyarakat, sebagai misal lain, akan tetap saja memandang benar bahwa pria harus tetap berkemudahan apabila terpaksa menceraikan isterinya seperti hari-hari yang lalu sebagaimana yang telah diajarkan, atau untuk tetap bisa mengawini 2-3 wanita sesuai dengan kemungkinan yang telah diberikan oleh adat dan agamanya (asal adil!) dan tak mau peduli dengan apa yang telah dibatas-bataskan oleh hukum negara, atau juga untuk mengawinkan anak-anak perempuan sekalipun masih berumur 12-13 tahun.

Hukum pidana Indonesia

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Hukum tata negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

Hukum tata usaha (administrasi) negara

Hukum tata saha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.

Asas dalam hukum acara pidana

Asas didalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:

  • Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
  • Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).
  • Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP).
  • Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
  • Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.

Hukum antar tata hukum

Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Di dalam Al Quran surat 5:44, Barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak dengan yang Allah turunkan, maka termasuk orang yang kafir”. Demikian juga dalam ayat 45, dan 47. Jadi umat Islam harus menegakkan hukum syariat Islam secara keseluruhan, karena Allah telah memerintahkan agar ummat-Nya masuk Islam secara keseluruhan (QS 2:208).

Istilah hukum

Advokat

Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta – yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah advokat.

Advokat dan pengacara

Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan. Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja.

Dahulu yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yang memegang izin ber”acara” di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk “beracara” di seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin praktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah “hanya” diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.

Konsultan hukum

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.

Jaksa dan polisi

Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisa bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.

Iklan

Silakan meninggalkan jejakmu di sini ... ^_^

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s